Lagi ! KPK lakukan OTT di Sumut !
Palea News, Medan – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dan kantor milik Direktur Utama PT DNG, M. Akhirun Efendi Siregar (KIR) yang berada di daerah Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara.
Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan itu merupakan kelanjutan dari penyidikan kasus korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumatera Utara.
“Dari penggeledahan tersebut, tim menemukan berbagai dokumen dan catatan keuangan,” ucap Budi di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Senin, 7 Juli 2025.
Penyidik kemudian melanjutkan penggeledahan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumut. Budi mengatakan bahwa perusahaan milik Akhirun ikut mengerjakan proyek pembangunan jalan di wilayah Mandailing Natal. “Sehingga tim penyidik kemudian melanjutkan penggeledahan di Dinas PUPR Madina (Mandailing Natal),” kata dia.
Dari hasil penggeledahan itu, penyidik menemukan barang bukti berupa dokumen pengadaan proyek pembangunan jalan di wilayah Sumatera Utara. Ia berujar barang bukti tersebut pun telah diamankan oleh lembaganya.
Adapun Akhirun merupakan salah satu dari lima tersangka dalam kasus ini. Sedangkan empat tersangka lain adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara Topan Obaja Putra Ginting; Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut yang juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Rasuli Efendi Siregar; Pejabat Pembuat Komitmen di Satuan Kerja PJN Wilayah I Sumatera Utara, Heliyanto; serta Direktur PT RN, M. Rayhan Dulasmi Pilang.
Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan Akhirun dan Raiyhan berperan sebagai pihak pemberi suap dalam dua proyek, yakni proyek di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan proyek di Satker PJN Wilayah I Sumatera Utara. Sedangkan Topan Ginting dan Rasuli diduga sebagai penerima suap. Heliyanto diduga menerima suap dalam proyek yang berada di Satker PJN Wilayah I Sumatera Utara.
Kasus ini bermula dari penarikan uang sekitar Rp 2 miliar yang diduga berasal dari Direktur Utama PT DNG, Akhirun dan Direktur PT RN, Raiyhan. Uang tersebut rencananya akan dibagikan ke beberapa pihak, termasuk tiga tersangka lainnya, yaitu Topan, Rasuli, dan Haliyanto, agar Akhirun dan Raiyhan memperoleh proyek pembangunan jalan.
Berdasarkan informasi awal tersebut, KPK kemudian melakukan pemantauan dan pengumpulan data. Hasilnya, ditemukan dua proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Proyek pertama berada di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, meliputi pembangunan Jalan Sipiongot–Batas Labusel senilai Rp 96 miliar dan pembangunan Jalan Hutaimbaru–Sipiongot senilai Rp 61,8 miliar.
Proyek kedua berada di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional Wilayah I Sumatera Utara, yakni meliputi preservasi Jalan Simpang Kota Pinang–Gunung Tua–Simpang Pal XI untuk tahun anggaran 2023 senilai Rp 56,5 miliar, proyek serupa untuk tahun 2024 senilai Rp 17,5 miliar, serta rehabilitasi dan penanganan longsoran di ruas jalan yang sama untuk tahun 2025.
“Dengan adanya proyek jalan tersebut senilai Rp 231,8 miliar, maka kami memutuskan ini karena sudah ada pergerakan uang,” kata Asep saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK pada Sabtu, 28 Juni 2025.